KETUA

Panggilan Ghoib

Daftar nama pihak berpekara yang sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah RI :
=====================

Lihat Selengkapnya

Info Lainnya

Kalender Hijriah

Waktu sholat untuk Majene, Indonesia. Widget Jadwal Sholat oleh Alhabib.
Home Informasi Umum Berita PEMBINAAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI YUDISIAL MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PEMBINAAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI YUDISIAL MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PDF Cetak E-mail
Oleh tfk   
Rabu, 17 Februari 2016 16:00 | Tampil : 7666 kali.

PEMBINAAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI YUDISIAL
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP EMPAT LINGKUNGAN BADAN PERADILAN
DI HOTEL GRAND CLARION MAKASSAR
18 JANUARI 2016

Prof. Dr. Hatta Ali, S.H., M.H.,  Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, hadir bersama empat hakim agung, Dr. H. Mohammad Saleh, SH,MH.,  Dr. Artidjo Alkostar,SH.,LLM., Dr. H. Imam Soebechi,SH., MH., dan Prof. Dr. Abdul Manan, SH. S.IP. M.Hum,  masing-masing mewakili Ketua Kamar Pidana, Ketua Kamar Perdata, Ketua Kamar TUN dan Ketua Kamar Agama.

 

Acara dimulai dengan berdoa bersama yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama Maros, Bapak Drs.H. Muhiddin, S.H., M.H dan dilanjutkan dengan laporan panitia oleh Bapak Sunaryo, S.H., M.H. yang menyatakan bahwa pembinaan ini diikuti oleh para Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Ketua Pengadilan Tinggi Militer, para Ketua dan Wakil Ketua serta Panitera Pengadilan Tingkat Pertama sewilayah Propinsi Sulawesi Selatan dan Barat, serpa Para Hakim Tinggi dan para hakim empat lingkungan di wilayah Makassar.
Pembukaan dan pembinaan langsung dipimpin oleh YM. Prof. Dr. Hatta Ali, S.H., M.H.,  Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Beliau mempresentasikan kegalauannya terhadap implementasi Sema dan Perma yang berbeda-beda pada hakim tingkat pertama. Oleh karena itu saya memandang penting untuk turun langsung mengadakan pembinaan, sebagaimana yang sudah saya lakukan di bandung dan sekarang di Makassar ini, sebut beliau.
Selanjutnya beliau mempertegas fungsi PERMA dan SEMA. “ Bahwa Perma atau Peraturan Mahkamah Agung yang diberlakukan kepada seluruh badan peradilan yang berada di bawahnya yang berisi hukum acara guna memperjelas ketentuan perundang-undangan, dan mengisi kekosongan hukum acara karena belum ada dalam undang-undang,’.

Adapun SEMA atau Surat Edaran Mahkamah Agung berupa surat edaran yang dibuat Pimpinan Mahkamah Agung ditujukan kepada empat lingkungan badan peradilan yang berada dibawahnya, berisi bimbingan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang bersifat Administratif.
Beliau memaparkan Perma nomor 1 tahun 2015 berkaitan dengan sidang keliling terpadu bagi Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam hal memberikan hak-hak warga Negara memperoleh dokumen kependudukan, maka PN dan PA jemput bola, mendatangi masyarakat lebih dekat lagi, memberikan kemudahan akses terhadap peradilan, kecepatan, kesederhanaan dan biaya ringan,.
Perma nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara gugatan sederhana hanya diterapkan pada peradilan umum. Gugatan sederhana ini materiilnya tidak lebih dari 200 juta rupiah, dilakukan dengan majelis tunggal, tidak ada provisi, eksepsi, rekonpensi. Maka jika lebih dari 200 juta, atau kurang dari 200 juta namun  ada tuntutan immateriilnya sehingga jumlahnya lebih dari dua ratus juta maka tidak bisa digunakan perma ini. Hal itu masuk gugatan biasa. Oleh karena itu kepaniteraan harus jeli mempertimbangkan gugatan sederhana atau gugatan biasa.
Gugatan sederhana itu sudah disediakan blanko, berkaitan dengan tindakan melawan hokum, para pihak berdomisili diwilayah hokum yang sama, kecepatan siding dalam tempo 25 hari harus putus, keberatan terhadai putusan hakim tunggal bukan dengan upaya hokum banding, kasasi atau pk namun dengan menggugat biasa dengan acara siding oleh majelis. Tujuan dari perma ini adalah untuk mengurangi beban perkara pada tingkat banding dan kasasi.
Perma nomor 7 tahun 2015 menata organisasi kepaniteraan dan kesekretariatan, ada 381 pasal, keuntungannya adalah lebih dari 300 jabatan baru, terdapat kenaikan seselon, dengan naik eselon maka naik pula tunjangannya dan tambah batas usia pensiunnya.
Bagi jabatan wapan saat ini masih ada tenggang waktu sampai lima tahun. Dalam jangka lima tahun mereka sudah membuat pilihan akan menduduki jabatan panitera atau sekretaris,” papar beliau Yang Mulia Ketua mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. Hatta Ali, S.H., M.H.  
Sepanjang tahun 2014 mahkamah Agung telah melahirkan berbagai kebijakan bidang teknis dan manajemen perkara. Ada tujuh produk peraturan, dua peraturan berkaitan dengan penguatan system kamar dan lima peraturan lainnya merupakan paket kebijakan untuk mempercepat penanganan perkara. Efektifitas kebijakan tersebut untuk mempercepat penanganan perkara telah dibuktikan dengan sebuah studi berbasis data hasil stok opname berkas perkara aktif Mahkamah Agung. Studi yang dilakukan oleh LeIP tersebut menyimpulkan bahwa system pembacaan serentak berhasil mempercepat  proses penanganan perkara sebesar 59,90 % disbanding dengan system membaca bergiliran. Fakta ini menjadi salah satu pendorong bagi mahkamah agung mengeluarkan sejumlah kebijakan, sebagai berikut:


1.    SEMA Nomor 1 Tahun 2014

Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 29 januari 2014 tentang perubahan SEMA Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. Sema ini mengatur dua substansi perubahan dari Sema Nomor 14 Tahun 2010.
Pertama, ruang lingkup dokumen elektronik yang wajib disertakan dalam permohonan kasasi dan peninjauan kembali. Menurut SEMA Nomor 1 Tahun 2014, pengadilan tingkat pertama wajib menyertakan beberapa tambahan dokumen elektronik selain putusan pertama dan Banding, diantaranya Pemberitahuan Putusan Banding; Akta Pernyataan Kasasi; tanda terima memori kasasi dan kontra memori kasasi;
Kedua, media penyampaian dokumen elektronik dari pengadilan tingkat pertama  ke Mahkamah Agung RI. Sema nomor 1 th 2014 mewajibkan pengadilan hanyamenggunakan aplikasi komunikasi data direktori putusan. Beda dg SEMA nomor 14 thaun 2010, memberikan pilihan diantara tiga media pengiriman dokumen elektronik yaitu CD, e-mail dan direktori putusan.
Sema nomor 1 tahun 2014 tidak lepas dari SK KMA Nomor 119/KMA/SK/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013. SEMA nomor 1 th 2014 menghendaki penggandaan berkas bundle Bdilakukan secara elektronik yg harus disiapkan oleh pengadilan tingkat pertama melalui aplikasi data direktori putusan.


2.    Keputusan Panitera Nomor : 821/PAN/OT.01.3/VI/2014

Keputusan itu mengatur protocol pemanfaatan dokumen elektronik tertuang dalam keputusan nomor 821/PAN/OT.01.3/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014. Hal ini merupakan petunjuk pelaksaan SEMA Nomor 1 Tahun 2014 yang salah satu substansinya member petunjuk pemanfaatan dokumen elektronik di mahkamah Agung. Dokumen elektronik yang dikirim oleh pengadilan melalui aplikasi  komunikasi data direktori putusan, diunduh dan diteliti oleh masing-masing petugas Direktorat Pranata dan Tatalaksana kemudian diunggah ke Media Penyimpanan Bersama (MBP). Dokumen elektronik yang telah tersimpan di MPB kemudian dibagi ke petugas Kepaniteraan Muda Perkara. Setelah berkas permohonan kasasi / peninjauan kembali ditunjuk majelis hakim yang menanganinya, petugas Pnaitera Muda perkara mengirimkan dokumen elektronik  ke e-mail hakim agung dan panitera pengganti. Para hakim agung secara bertahap diharapkan dapat memberikan pendapat berdasarkan dokumen elektronik bundle B yang dikirim melalui email tersebut.


3.    SEMA Nomor 2 Tahun 2014

Keberhasilan melakukan percepatan waktu memutus perkara ditingkat  judex yuris pasca diterbitkannya SK KMA nomor 119/KMA/SK/VII/2013, mendorong mahkamah Agung yang sebelumnya ditentukan paling lama 6 (enam) bulan oleh Sema nomor 6 tahun 1992. Mahkamah agung menilai jangka waktu penanganan perkara enam bulan sudah tidak relevan untuk mengindikasikan dilaksanakannya prinsip peradilan yang cepat.
Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014. SEMA ini menentukan bahwa penyelesaian perkara ditingkat pertama harus selesai dalam waktu 5 (lima) bulan dan perkara pada tingkat banding harus selesai dalam waktu 3 (tiga ) bulan.


4.    SEMA Nomor 6 Tahun 2014

Penyampian panggilan / pemberitahuan  dengan mekanisme delegasi menjadi salah satu faktor  yang menghambat percepatan penanganan perkara. Oleh karenanya Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 6 Tahun 2014 tentang bantuan delegasi panggilan / pemberitahuan.  Aturan yang dimuat dalam SEMA nomor 6 tahun 2014 mengandung unsur penataan ulang proses (business process reengineering) dari praktik penanganan bantuan panggilan yang telah dilakukan yaitu:
a.    Modernisasi penanganan bantuan delegasi panggilan/ pemberitahuan.
b.    Penunjukan bantuan khusus (koordinasi) yang menangani proses bantuan delegasi panggilan/ pemberitahuan.
c.    Monitoring proses penanganan bantuan delegasi panggilan / pemberitahuan;
d.    Mengedepankan prinsip transparansi.


5.    Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 214/KMA/SK/XII/2014.

Kebijakan kelima ini, berkaitan dengan perubahan jangka waktu penanganan perkara yang sebelumnya paling lama 1 (satu) tahun menjadi paling lama 250 hari atau 8 (delapan) bulan.

Perubahan tersebut ditetapkan dalam KMA Nomor : 214/KMA/SK/XII/2014.tanggal 31 Desember 2014 aygn berlaku efektif tanggal 1 Januari 2015. Selain mengatur jangka waktu penanganan perkara juga mengatur  beberapa hal strategis, antara lain:

  1. Jangka waktu penanganan perkara dihitung sejak berkas diterima hingga pengiriman kembali ke pengadilan pengaju. Berbeda dengan kebijakan sebelumnya  yaitu sejak perkara diregistrasi di kepaniteraan muda sebagaimana SK KMA Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tanggal 11 September 2009.
  2. Kepaniteraan mahkamah agung ri melaksanakan monitoring kepatuhan serta mengelola data dan informasi jangka waktu penanganan perkara untuk dilaporkan kepada Ketua mahkamah Agung RI secara berkala.
  3. Ketua mahkamah Agung RI dapat memberikan reward and punishment terkait kepatuhan memenuhi jangka waktu penanganan perkara.

Setelah YM Ketua mahkamah Agung panbjang lebar memberikan pembinaan, selanjutnya menjadi moderator sekaligus terhadap pembinaan masing-masing ketua kamar.
Adapun ketua kamar Agama YM. Prof. Dr. Abdul Manan, S.H., S.IP.m, M. Hum., memberikan beberapa point pembinaan untuk para ketua, wakil ketua dan hakim serta panitera dilingkungan peradilan agama sebagai berikut:

Masalah sisa panjar, harus dilakukan tindakan stop op-name setiap tiga bulan sekali.
Begitu perkara putus, pihak penggugat / pemohon diminta untuk menghubungi kasir, guna menyelesaikan administrasi keuangannya. Berkaitan dengan perintah 1/3 gaji atas gaji bekas suami, hanya dimasukan dipertimbangan hukum saja, tidak dicantumkan dalam amar putusan. Tolong jangan lagi membuat amar seperti menghukum T untuk menberikan kasih sayang/ curahan hati, mengajak jalan-jalan dll
Mengajukan PK harus bersamaan dengan menyerahkan berita acara penumpahan atas penemuan NOVUM, sumpahnya pun berbeda dengan sumpah saksi-saksi dalam persidangan biasa.
Sita marital ditepat diterapkan pada Harta bersama. HB berlaku sita harta bersama Dalam perceraian wajib pembuktian meskipun pihak tergugat tidak hadir Amar terhadap nafkah anak disamping biaya pendidikan dan kesehatan perlu ada penambahan 10 sampai 20 persen hingga anak dewasa dan mandiri. Perkawinan WNI di luar negeri, setelah pulang ke Indonesia tidak melapor, mereka dapat mengajukan permohonan isbat nikah. Ahli waris pengganti bagiannya terbatas. Seperti sipewaris tidak punya anak, maka anak saudara dari saudara kandung sebagai ahli waris pengganti. Itsbat nikah terpadu dikhususkan bagi perkara bersifat volunteer, para pasutri hadir. Harap dicermati adanya poligami liar, yang ikut itsbat nikah terpadu.

 


Security code
Refresh

PENGUNJUNG

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini1239
mod_vvisit_counterKemarin1236
mod_vvisit_counterMinggu ini9727
mod_vvisit_counterMinggu lalu12822
mod_vvisit_counterBulan ini38400
mod_vvisit_counterBulan lalu39580
mod_vvisit_counterKeseluruhan338456
Visitors Counter


Postingan Terbaru

Berita Badilag


PENGADILAN AGAMA MAMUJU - Hakcipta © 2010 - 2019. Semua Hak Dilindungi.