PA MAMUJU

Written by Super User on . Hits: 135

SEJARAH PENGADILAN AGAMA MAMUJU

Pembentukan Pengadilan Agama Mamuju dilatar belakangi oleh perkembangan ketataprajaan di daerah Sulawesi dan Maluku dan demi kelancaran pelaksanaan tugas Direktorat Peradilan Agama, khususnya di daerah-daerah swapraja Mandar saat itu, dan dengan terbitnya Undang-Undang RI. Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (terlampir), pada angka romawi I, huruf (B), sub (b), angka (19), yang membubarkan swapraja Mandar, selanjutnya pada angka romawi II, Pasal 1, ayat (1), swapraja Mandar dibagi menjadi 3 (tiga) daerah swapraja, yakni nomor (31) meliputi Swapraja-swapraja Majene, Pambauang dan Cenrana, dan nomor (32) meliputi bekas swapraja-swapraja Mamuju dan Tappalang, serta nomor (33) meliputi onderafdeling Polewali dan onderafdefing Mamasa.    

Sebelum terbit Undang-Undang RI. Nomor 29 Tahun 1959 tersebut, di daerah/swapraja Mandar telah berdiri dua Pengadilan Agama, berdasarkan Penetapan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Tk. II di Daerah Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku/Irian Jaya, yakni 1). Pengadilan Agama Polewali, yang wilayah yurisdiksinya meliputi onderafdeling Polewali dan onderafdefing Mamasa, dan 2). Pengadilan Agama Majene, yang wilayah yurisdiksinya meliputi Swapraja-swapraja Majene, Pambauang dan Cenrana, dan dengan demikian untuk bekas swapraja-swapraja Mamuju dan Tappalang belum dibentuk adanya sebuah Pengadilan Agama di daerah tersebut, sampai dengan tanggal 15 Juli 1966, Inspektorat Peradilan Agama di Makassar mengeluarkan Surat Usul Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah Tk.II di Daerah Sulawesi dan Maluku, dan mendapat persetujuan dari Direkrorat Peradilan Agama pada tanggal 19 November 1966, sehingga dibentuklah Pengadilan Agama (PA) Mamuju.

Pengadilan Agama (PA) Mamuju bersama dengan 14 PA lainnya, dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 87 Tahun 1966 Tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah Tk.II di Daerah Sulawesi dan Maluku (terlampir), berkedudukan di Kabupaten Mamuju yang wilayah yurisdiksinya meliputi bekas swapraja-swapraja Mamuju dan Tappalang, dan rentan waktu 1966-1971 lewat upaya kerja keras dan jasa seseorang bernama Abd. Rahim, fungsi kantor PA Mamuju dijalankan walaupun di atas rumah kayu beratap rumbai, hingga terjadi gempa bumi di Mamuju dan secara efektif beroperasi pada tahun 1971 oleh Mahkamah Syariah Provinsi ditunjuk H. Basarong jabatan Panitera sebagai Pimpinan Kantor PA Mamuju yang pertama, dan sejak tahun 1986 berkantor di Jalan K.S. Tubun No.68, di Mamuju hingga sekarang. Dengan terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat dengan ibukota provinsi berkedudukan di wilayah Kab. Mamuju berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, dan PA Mamuju berkedudukan di ibukota Provinsi Sulawesi Barat, sehingga sejak tahun 2008 secara lex specialis dan mutatis mutandis seyogyanya klasifikasi kelas PA Mamuju ditetapkan sebagai pengadilan agama kelas I A, berdasarkan ketentuan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI., Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Kreteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama, pada Pasal 26 ayat (1), bahwa pengadilan di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama yang berkedudukan di ibukota provinsi ditetapkan sebagai pengadilan kelas IA, yang kemudian diganti dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 74A/KMA/SK/IV/2019 Tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama, pada Lampiran I Bab V angka (1), dengan ketentuan klausul yang sama.

Yurisdiksi relatif (kewenangan wilayah mengadili) PA Mamuju sejak awal berdiri pada tahun 1966 hingga tahun 2003 meliputi seluruh bekas Swapraja-swapraja Mamuju dan Tappalang dimaksud dalam Bijblad No. 14377, ad V, sub 3, berdasarkan Undang-Undang RI. Nomor 29 Tahun 1959, selanjutnya pada tahun 2003, sebagian wilayah Mamuju dimekarkan menjadi Kabupaten Mamuju Utara, berdasarkan Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara, sehingga wilayah hukum PA Mamuju pun meliputi wilayah Kabupaten Mamuju dan Kab. Mamuju Utara, dan pada tahun 2013 terjadi lagi pemekaran wilayah dengan terbentuknya Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat, sehingga wilayah yurisdiksi PA Mamuju hingga September 2018 secara de facto meliputi tiga wilayah kabupaten yakni Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Utara, dan Kabupaten Mamuju Tengah dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat, walaupun secara de juris pada tanggal 26 April 2016 berdasarkan Keputusan Presiden RI. Nomor 13 Tahun 2016, di Kabupaten Mamuju Utara dibentuk PA Pasangkayu yang baru, namun hingga Oktober 2018 baru dioperasionalkan sehingga sejak bulan Oktober tahun 2018 sampai dengan sekarang, Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju meliputi dua kabupaten, yakni Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah.

Sejak efektif beroperasional tahun 1971 sampai sekarang, PA Mamuju telah memiliki 10 (sepuluh) Ketua/Pimpinan, berikut ini nama-nama Ketua/Pimpinan PA. Mamuju sejak operasional hingga sekarang:

No.

Nama

Periode

Keterangan

1.

H. Basarong

1971-1977

Panitera/Pimpinan Kantor

2.

Drs. Abd. Rahman Baso

1977-1986

Panitera/Pimpinan Kantor

3.

K. H. Andi Rumpang

1986-1992

Ketua

4.

Drs. Abd. Rahman Baso

1992-1997

Wakil Ketua

5.

Drs. H. Muhammad Yanas, S.H.

1997-2004

Ketua

6.

Drs. H. Yahya Amin

2004-2009

Ketua

7.

DR. H. Sukri HC., M.H.

2009-2014

Ketua

8.

Drs. Adaming, S.H., M.H.

2014-2016

Ketua

9.

DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.

2016-2018

Wakil Ketua

10.

Dra. St. Mahdianah, K., M.H.

2017

Ketua

11.

DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.

2018-Sekarang

Ketua

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Mamuju

Jl. K.S. Tubun No.68 Mamuju

Sulawesi Barat

Telp: (0426) 21069 - 21640

Email :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tautan Aplikasi

Pengadilan Agama@2018