PA MAMUJU

Written by Super User on . Hits: 57

Kebijakan dan Peraturan Pengadilan

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang membawa perubahan mendasar mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, maka dilakukan perubahan secara komprehensif mengenai Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman diamandemen menjadi Undang-Undang No.35 Tahun 1999 dan diganti kembali menjadi Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Melalui perubahan dan penggantian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut telah diletakkan kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan termasuk peradilan agama baik yang menyangkut teknis Yustisial maupun urusan organisasi,administrasi dan finansial berada di bawah satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI.

Adapun dasar hukum kebijaksanaan umum peradilan adalah :

  1. UU RI .No.48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman.
  2. UU RI .No.1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan.
  3. UU RI No. 3Tahun 2009Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 14Tahun 1985 jo.UU RI No. 5Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung.
  4. UU RI .No.3 Tahun 2006 diubang dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama.
  5. Keputusan Presiden RI .No.21 Tahun 2004, Tentang pengalihan Organisasi Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI.
  6. Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam Indonesia.
  7. Keputusan Ketua MARI No.KMA/001/SK/I/1991, Tentang Pola Bindalmin.
  8. Keputusan Ketua MARI NO.KMA/001/SK/II/1992, Tentang Organisasi dan tata Kerja kepaniteraan Pengadilan Agama dan pengadilan Tinggi Agama.
  9. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No.5 Tahun 1984.
  10. Surat Edaran ketua Mahkamah Agung RI No.13 tahun 1985.
  11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271KMA/SK//X/2013Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung
  12. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

            Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung RI bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Mamuju

Jl. K.S. Tubun No.68 Mamuju

Sulawesi Barat

Telp: (0426) 21069 - 21640

Email :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tautan Aplikasi

Pengadilan Agama@2018