PA mamuju removebg preview

Sesuai dengan amanat dari Mahkamah Agung dan juga untuk menjawab tuntutan dari masyarakat luas mengenai ketersediaan akses yang terbuka dan transparan dari lembaga peradilan, Pengadilan Agama Mamuju bertekad untuk membuka akses kepada publik sehingga diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi sesuai yang diharapkan.Dengan hadirnya website ini diharapkan dapat menunjang program transparansi informasi Peradilan dan sebagai implementasi dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, khususnya informasi tentang proses peradilan, jadwal sidang, publikasi putusan, sarana dan prasarana serta informasi lain yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang mencari keadilan.

on . Hits: 40

OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCAPERCERAIAN, PENGADILAN AGAMA MAMUJU KELAS IB IKUTI WEBINAR BERSAMA HAKIM-HAKIM AUSTRALIA

Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, dan Sekretaris Pengadilan Agama Mamuju Kelas IB mengikuti webinar bertajuk “Gugatan Mandiri dan Peningkatan Akses Keadilan Bagi Perempuan”, Selasa (26/07). Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI atas kerjasama dengan Family Court of Australia (FCoA) yang difasilitasi oleh Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 (AIJP2).

Untitled.jpg

 

Kegiatan dibuka oleh sambutan Dirjen Badilag Dr. H. Aco Nur, S.H., M.H, dengan mempresentasikan inovasi-inovasi yang sejauh ini telah dilakukan Ditjen Badilag. Setelahnya, diskusi inti pun dimulai dan dipimpin oleh moderator M. Natsir, S.H.I., M.H. Kesempatan pertama diberikan kepada Dr. Dra. Hj. Nur Djannah Syaf, S.H., M.H., selaku Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, untuk menyampaikan banyak hal, salah satunya mengenai realita belum optimalnya putusan pengadilan agama untuk melindungi hak perempuan dan anak pascaperceraian.

Nur Djannah memaparkan masih banyak perempuan yang enggan meminta hak-haknya ketika mengajukan permohonan cerai. Hal demikian terjadi karena—menurut para perempuan tersebut—jika dalam permohonan mereka mencantumkan permintaan hak-hak seperti nafkah atau harta bersama, maka bisa saja proses persidangan akan memakan waktu yang lebih lama. Selanjutnya mengenai Gugatan Mandiri—sebagaimana topik utama dalam webinar ini—Nur Djannah menerangkan bahwa fitur-fitur Gugatan Mandiri sudah mengakomodasi hak-hak perempuan dan anak, sehingga hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh pencari keadilan (khususnya perempuan) untuk berperkara secara sederhana.

Hal senada juga diterangkan oleh Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI, Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy. Kaitannya dengan perceraian, Rio Satria mengungkap bahwa terdapat lebih dari 1 (satu) juta anak di Indonesia terdampak perceraian. Selain Gugatan Mandiri, menurut Rio Satria, layanan e-Court juga menjadi terobosan luar biasa guna menjalankan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

1.jpg

Atas pemaparan-pemaparan tersebut, apresiasi dilayangkan oleh Federal Circuit and Family Justice of Australia, Suzy Christie. Hal yang cukup menarik perhatiannya ialah mengenai psikologis perempuan yang beranggapan bahwa menyelesaikan perkara di pengadilan agama memerlukan waktu yang lama dan biaya yang mahal. Serta bagaimana rasa pesimistis mereka tentang hak-hak yang sebenarnya dapat mereka minta dari mantan suami. Mengingat selama masih berkeluarga saja hak mereka tidak dipenuhi, apalagi ketika sudah bercerai.

Adapun tanggapan dari Liz Boyle tertuju pada Gugatan Mandiri. Keberadaan formulir atau pilihan yang termuat dalam Gugatan Mandiri menurutnya menjadi penting untuk para hakim. Liz Boyle memisalkan formulir kemungkinan terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Formulir tersebut tentu dapat digunakan hakim untuk mencari jalan terbaik dalam membuat keputusan demi membantu perempuan (pemohon).

Dalam webinar tersebut, panitia turut mengundang beberapa praktisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang selama ini bergelut dalam dunia peradilan, khususnya peradilan agama. Di antaranya Fitria Villa dari Pekka (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga), Warida Safie dari ICJ (Institute of Community Justice) Makassar, dan Burhanuddin H. dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Ketiganya merupakan pihak-pihak yang aktif memberikan pendampingan dan pelayanan masyarakat yang hendak berperkara di pengadilan agama. Fitria Villa berfokus pada masyarakat di wilayah pelosok, Warida Safie berfokus pada masyarakat yang hendak mengajukan Dispensasi Kawin, sementara Burhanuddin berfokus pada perbantuan di Pos Layanan Hukum (Posyankum).

2.jpg

 

Sebagai penutup diskusi, Kate Summer dan Leisha Liska sebagai perwakilan Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 (AIJP2), turut mengapresiasi Ditjen Badilag atas inovasi yang telah dilakukan. Tak hanya itu, Kate Summer dan Leisha Liska juga menegaskan bahwa masih banyak jalan yang perlu ditempuh demi menambal kendala-kendala yang terjadi di akar rumput.

Add comment


Security code
Refresh

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Mamuju

Jl. K.S. Tubun No.68 Mamuju

Sulawesi Barat

Telp: (0426) 21069 - 21640

Email :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

maps1 Lokasi Kantor

Maps2

Tautan Aplikasi

Copyright TIM IT Pengadilan Agama Mamuju Kelas IB @2020