PA mamuju removebg preview

Sesuai dengan amanat dari Mahkamah Agung dan juga untuk menjawab tuntutan dari masyarakat luas mengenai ketersediaan akses yang terbuka dan transparan dari lembaga peradilan, Pengadilan Agama Mamuju bertekad untuk membuka akses kepada publik sehingga diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi sesuai yang diharapkan.Dengan hadirnya website ini diharapkan dapat menunjang program transparansi informasi Peradilan dan sebagai implementasi dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, khususnya informasi tentang proses peradilan, jadwal sidang, publikasi putusan, sarana dan prasarana serta informasi lain yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang mencari keadilan.

Written by Super User on . Hits: 325

LAPORANAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2019

PENGADILAN AGAMA MAMUJU

 

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM ORGANISASI

Tuntutan publik untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik (good governance) baik dalam wilayah legislatif, eksekutif maupun yudikatif semakin besar. Untuk menciptakan good governance perlu adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, adanya partisipasi dan akuntabilitas yang diartikan sebagai suatu perwujudan kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi.

Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, pemeritah telah memberikan petunjuk sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 7/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejalan dengan Instruksi Presiden tersebut Pengadilan Agama Mamuju menyusun laporan akuntabilitas kinerja dengan maksud memberikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja Pengadilan Agama Mamuju.

Laporan akuntabilitas ini meliputi pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran-sasaran strategis Pengadilan Agama Mamuju termasuk faktor-faktor pendukungnya untuk rentang waktu mulai 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019

Peradilan Agama sebagai salah satu lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman (judicial power) khususnya bagi orang-orang yang beragama Islam dan dalam perkara tertentu sangat mengapresiasi dan menyambut baik langkah-langkah konstruktif yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tersebut dengan harapan terjadinya perubahan mendasar baik secara struktural maupun kultural di lingkungan peradilan, termasuk di dalamnya peradilan agama. Salah satu perubahan mendasar yang terjadi secara signifikan di lingkungan peradilan agama adalah adanya penambahan kewenangan-kewenangan baru yang tadinya hanya terbatas pada hukum keluarga (ahwal al syakhshiyah) saja, lalu kemudian diperluas sampai kepada persoalan-persoalan mu’amalah, misalnya menangani perkara ekonomi syari’ah. Penambahan kewenangan baru ini menjadi tantangan tersendiri bagi warga peradilan agama secara prosfektif, tidak hanya dalam konteks tuntutan untuk mampu menunjukkan kepada seluruh stake holder publik bahwa kita mampu menangani perkara-perkara ekonomi syari’ah, hak milik antar umat Islam maupun perkara-perkara lainnya, tetapi warga peradilan agama juga diperhadapkan pada sebuah harapan publik (public expectation) negara Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim ini akan sejauh mana eksistensi peradilan agama mampu menyajikan layanan berkeadilan sesuai dengan syari’ah Islam. Perluasan kompetensi absolut (absolute kompetency) yang dimiliki Pengadilan Agama, keberadaan Mahkamah Syari’ah di Aceh dan hal-hal lain yang melekat pada Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari’ah seperti yang diatur Undang-Undang, mengharuskan perlunya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) warga peradilan baik aspek kuantitas maupun kualitasnya untuk dilakukan secara terus menerus, terutama para hakim sebagai ujung tombak pemberian keadilan bagi para pihak pencari keadilan (justiabellen).

Sebagai kelanjutan program Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI dalam upaya meningkatkan citra Mahkamah Agung serta seluruh lembaga Peradilan yang ada di bawahnya menjadi lembaga yang terhormat dan dihormati oleh public, Pengadilan Agama Mamuju menyusun rencana strategis tahap II untuk tahun 2015 - 2019 setelah rencana strategis tahap I tahun 2010 – 2015 telah berakhir.

B. STRATEGI ORGANISASI

Untuk mengakselarasi terwujudnya lembaga yang memberikan jaminan kepastian bagi penyelenggaraan peradilan dan pelayanan, sangat dipengaruhi oleh kualitas kinerja aparat Peradilan itu sendiri. Dalam konteks itu, maka upaya peningkatan kualitas kinerja dan integritas aparat peradilan mutlak dilakukan secara terus menerus. Semakin tinggi kualitas kinerja dan integritas aparat peradilan, semakin tinggi pula jaminan kepastian bagi penyelenggaraan peradilan dan pelayanan publik terhadap lembaga peradilan. Kebijakan dan strategi yang dilakukan Pengadilan Agama Mamuju dalam peningkatan kualitas kinerja adalah melalui perbaikan sistem manajemen perkara dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur peradilan yang antara lain out putnya adalah percepatan penyelesaian perkara secara transparan dan akuntabel. Kualitas kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat penyelesaian perkara. Dari sisi inilah, espektasi publik khususnya bagi para pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Hal-hal yang perlu menjadi fokus perhatian untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kualitas kinerja dan integritas aparat peradilan,

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Mamuju dilaksanakan oleh :

  1. Ketua,Bertanggung jawab sepenuhnya atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Mamuju, Membuat Program kerja tahunan, Pengorganisasian dan pelaksanaan program serta pengawasan, Melakukan Pembagian tugas pejabat/pegawai dibawahnya dan mendelegasikan sebagian wewenangnya, Membuat kebijakan umum dibidang kepaniteraan dan kesekretariatan, Memberikan arahan dalam pelaksanaan kebijakan umum dan program kerja, Melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Pengadilan, Melakukan Pengawasan terhadap penggunaan dan pengelolaan anggaran (DIPA) dan barang milik Negara, Menilai prestasi kerja bawahanya sesuai petunjuk Mahkamah Agung, Melakukan koordinasi dengan wakil ketua, Panitera dan atau Instansi terkait, Merencanakan dan melaksanakan rapat rapat koordinasi secara berkala, Menyelenggarakan pembinaan mental dan disiplin pegawai, Menunjuk para Hakim sebagai pejabat yang melaksanakan tugas kehumasan dan hakim pengawas, Menindaklanjuti temuan temuan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama, Mahkamah Agung, BPKP, dan BPK, Meneruskan SEMA, PERMA dan surat surat lain dari Mahkamah Agung atau PTA yang berkaitan dengan Hukum dan Perkara, kepada para Hakim, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Juru Sita, Menetapkan/menentukan hari hari tertentu untuk melakukan persidangan, Membagi perkara gugatan dan permohonan kepada para hakim (PMH), Menunjuk Hakim untuk mencatat gugatan/permohonan lisan bagi para pencari keadilan yang buta huruf, Memerintahkan kepada Panitera, Juru Sita untuk memanggil Termohon eksekusi dapat dilakukan teguran (Aanmaning) untuk memenuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap, Putusan serta merta, Putusan Provisi dan pelaksanaan eksekusi lainya, Mengevaluasi laporan penangan perkara yang dilakukan hakim dan panitera pengganti selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya itu secara periodik kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung, Mengklarifikasi atas pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan pejabat/pegawai dan menindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku, Memimpin sidang penyelesaian perkara yang menjadi tanggung jawabnya, Menetapkan hari sidang (PHS) dan sita jaminan.
  2. Wakil Ketua, adalah melaksanakan   tugas  Ketua apabila Ketua berhalangan   dan   melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya. Melakukan pengawasan. Melaksanakan tugas Baperjakat, membuat PHS, menyidangkan perkara, membuat putusan. Melakukan pembinaan kepada para Hakim, Panitera dan Jurusita/Jurusita Pengganti dan seluruh Karyawan.
  3. Majelis Hakim, adalah Bertanggung jawab atas penyelesaian perkara yang diserahkan oleh Ketua kepadanya, Menerima berkas perkara dari Ketua untuk disidangkan dan mempelajari berkas perkara tersebut, Membuat Penetapan Hari Sidang dan penetapan-penetapan lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Bersama-sama dengan Hakim anggota mengadakan persidangan, mengadakan permusyawaratan Majelis dan mengambil keputusan, Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan yang baik dan benar bersama Panitera Pengganti menanda tangani selambat lambatnya sebelum sidang berikutnya, Bertanggung jawab atas berkas-berkas perkara sampai dengan selesainya Minutasi bersama dengan Panitera Penggantinya atas perkara yang menjadi tanggung jawabnya, Membuat konsep/naskah putusan/penetapan, Menandatangani putusan/penetapan yang telah dibacakankan dalam sidang, Membuat instrumen yang berkaitan dengan keuangan dan regester perkara, Membuat daftar persidangan hakim dan kalenderisasi jalannya perkara, Membuat laporan tiap akhir bulan terhadap perkara yang ditangani dan telah diminutasi kepada ketua Pengadilan Agama, Melakukan tugas khusus yang diberikan oleh atasan, Menandatangani Penetapan Hari sidang penyaksian Ikrar Talak, setelah putusan ijin talak berkekuatan hukum tetap, Mengadakan Penawaran terhadap KinerjaKepaniteraan dan Kesekretariatan dan melaporkannya kepada Wakil Ketua sebagai koordinator Pengawas.
  4. Panitera,Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan administrasi secara baik, Membantu pimpinan dalam merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Mamuju dan mengawasinya, Melaksanakan kebijakan umum yang dibuat oleh Pimpinan Pengadilan, Memimpin Kepaniteraan dan Panitera Muda serta memberikan petunjuk bimbingan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas dilingkungan Pengadilan Agama Mamuju, Bertanggung jawab terhadap kelancaran dan ketelitian administrasi peradilan, Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan dibidang teknis, Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan, Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan, Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan trabsparansi perkara, Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi,evaluasi dan administrasi Kepaniteraan, Melaksanakan Mediasi, Bertanggung jawab di dalam memimpin dan mengkoordinir bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, Bertanggung jawab   terhadap mekanisme   kegiatan yang berkaitan dengan Anggaran DIPA , Memberikan petunjuk dan bimbingan tugas Panitera Pengganti dan Juru sita Pengganti dalam melaksanakan tugas mereka, Melaksanakan Putusan (Eksekusi) di lingkungan Pengadilan Agama Mamuju, Membuat   daftar/register semua perkara perkara yang diterima di Kepaniteraan, Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, Penetapan/Putusan, Dokumen, Akta, surat-surat berharga dan surat-surat lain yang disimpan di Kepaniteraan, Bertanggung jawab atas kepengurusan keuangan biaya perkara, Menanda tangani salinan Putusan/Penetapan dan Akta Cerai, Surat keterangan pendaftaran kuasa khusus dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku, Menanda tangani surat-surat dinas yang menjadi wewenang yaitu surat-surat yang bersifat rutin dan tidak rahasia, Melegalisir surat-surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan, Melaksanakan registrasi sita eksekusi, Menunjuk Petugas dan saksi penyitaan, Mengadakan rapat koordinasi secara berkala baik dengan pejabat struktural maupun dengan pegawai yang ada dalam bawahannya, Mendampingi Hakim Ketua Majlis dalam persidangan dengan ketentuan dapat di wakili oleh Panitera Pengganti, Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua. Melakukan evaluasi atas hasil laporan dari Hakim Pengawas Bidang.

  1. Panitera Muda hukum, adalah Merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraan hukum, mengumpulkan, mengolah data, menyajikan statistik perkara, membuat laporan menyimpan arsip berkas perkara, melakukan administrasi pembinaan hukum, Mengumpulkan dan mengolah data untuk disusun suatu laporan setiap bulan, Melayani pencari data, penelitian dan lain sebagainya serta melaporkannya kepada pimpinan, Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
  2. Panitera Muda Gugatan, adalah Merencanakan dan melaksanakan tugas kepaniteraan gugatan, Melaksanakanan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan, menyimpan berkas perkara yang berhubungan dengan perkara gugatan, Memberi nomor regester kepada setiap perkara gugatan yang diterima, Bertanggung jawab mengadministrasikan perkara Gugatan yang masuk, mencatat tanggal PMH, mempersiapkan persidangan, tanggal Putusan, amar putusan, kasasi, dan menyimpan berkas   berjalan yang berhubungan dengan masalah perkara Gugatan, Menyerahkan arsip berkas perkara gugatan kepada panitera muda hukum, Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
  3. Panitera Muda Permohonan, adalah Bertanggung jawab pengadministrasian perkara permohonan yang masuk, mencatat tanggal PMH, mempersiapkan persidangan, tanggal Putusan, amar putusan, kasasi dan menyimpan berkas berjalan yang berhubungan dengan masalah perkara permohonan. Mencatat dan mendaftar surat-surat permohonan dalam buku register yang bersangkutan serta memberi nomor register dan tanggal pada surat permohonan tesebut. Meneliti dan mempelajari surat-surat perkara permohonan dan melengkapi berkas-berkas perkara untuk kepentingan sidang (PMH,PHS dan penunjukan Panitera Pengganti), Menyampaikan berkas perkara permohonan yang sudah dilengkapi dengan model PMH, PHS dan penunjukan Panitera Pengganti kepada Wakil Panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama, melalui Panitera, dan Melaksanakann tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
  4. Sekretaris, adalah Bertanggung jawab atas kelancaran tugas-tugas dibidang kesekretariatan antara lain, yaitu terhadap pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan dibidang Perencanaan, Kepegawaian, Dan Umum dan keuangan dan kagiatan yang bersifat umum lainnya sekaligus memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya dalam melaksanakan tugas, Bertanggung Jawab terhadap seluruh kegiatan Kesekretarian terutama yang berkaitan dengan Anggaran DIPA, Mengkoordinasikan ke Kasubag Perencanaan, Teknologi, Informasi dan Pelaporan, Kasubag Kepegawaian Koordinasi dan Tatalaksana, Kasubag Umum dan keuangan, dan Bendaharawan DIPA serta memberikan petunjuk bimbingan bagi pelaksanaan tugasnya, Bertanggung jawab terhadap Pengadaan, Pemeliharaan dan Penghapusan Barang Inventaris Kantor pada Pengadilan Agama Mamuju, Mengadakan rapat berkala baik dengan pejabat struktural maupun semua pegawai yang menjadi bawahannya, Dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh   Sekretaris tersebut, berada langsung dibawah pengawasan Ketua.
  5. Kepala Sub BagianPerencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, adalah Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan Program dan anggaran, Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan tahunan. Membuat perencanaan anggaran pembangunan dan anggaran kegiatan rutin lainnya, Membuat Program kerja, Jadwal pelaksanaan program, Membuar perencanaan pengadaan ATK dan barang inventaris Kantor, Membuat program utama dan kegiatan pokok, Membuat Rencana Anggaran Tahunan,Membuat penetapan sasaran belanja pegawai, Menyusun RKAKL, Membuat TOR dan RAB, Merevisi DIPA/POK, Mengelola Teknologi Informasi dan statistik, Menyusun Laporan, Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul dibidang perencanaan, TI dan Pelaporan, Melaksanakan penyiapan pelaksanaan berada langsung dibawah pengawasan dan pengamatan Sekretaris sebagai atasan langsungnya.
  6. Kepala Sub Bagian Kepegawaian,Organisasi dan Tata Laksana, adalah Merencanakan dan melaksanakan sebagian tugas pokok kesekretariatan dalam bidang kepegawaian antara lain yaitu :        

a. Menerima, mencatat, mengelola menyalinkan dan menyelesaikan sura-tsurat masuk atau keluar yang berhubungan dengan bagian / urusan kepegawaian,

b. Menyusun dan menghimpun arsip surat-surat masuk atau keluar yang berhubungan dengan bagian / urusan kepegawaian,

c. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian pada umumnya, Menghimpun dan memelihara serta mengarsipkan dengan baik peraturan-peraturan kepegawaian serta patunjuk pelaksanaannya, Menyusun dan memelihara file kepegawaian secara perorangan dan melengkapi biodata dari masing-masing pegawai, Melaksanakanan pengisian buku induk pegawai, pengisian kartu tik Pegawai, pengisian buku jadwal mutasi kepegawaian dan menyusun statistik pegawai, mengimput data pegawai pada aplikasi SIMPEG, Menyusun DUK dan Bezetting formasi pada setiap tahun anggaran, Mengurus dan membuat usul kenaikan pangkat, penyesuaian ijasah peninjauan masa kerja, sebagai pegawai negeri sipil, pemberhentian dengan hak pensiun dan pengangkatan dalam jabatan, Mengurus kenaikan gaji berkala, Mengkoordinir penyelenggaraan hal-hal yang berkenaan dengan kepegawaian antara lain yaitu :

a. Mengurus cuti pegawai,

b. Kesehatan pegawai,

c. Mengurus dan membuat SKP setiap tahun,

d. Membuat dan mengurus serta mengirim laporan kepegawaian secara   berkala,

e. Membuat surat keterangan kenaikan gaji berkala, surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT) surat pernyataan menduduki jabatan (SPMJ) pada setiap tahun anggaran,

f. Membuat dan menyiapkan absensi harian, bulanan, absensi SKJ, absensi pengajian, absensi pembinaan dan lain-lain,

g.Menyusun statistik kepegawaian menurut pengangkatan, jenis kelamin, status kepegawaian, umur, pendidikan dan sebagainya, Mengajukan dan mengurus usul permintaan KARPEG, KARIS dan KARSU, Dalam pelaksanan tugas yang dilakukan oleh kaur kepegawaian tersebut, berada langsung dibawah pengawasan dan pengamatan Sekretaris sebagai atasan langsungnya.

  1. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, adalah

a. Mengagendakan surat masuk dan keluar pada buku Expedisi, serta menyimpan arsip surat keluar sesuai dengan kelompok surat kedalam file, Mendistribusikan surat masuk pada Sekretaris, Panitera dan Ketua serta mengarsipkan surat masuk dengan arsip dinamis sesuai dengan kelompok suratb.

b.Melaksanakan tugas untuk surat menyurat , kearsipan dinamis, Urusan perlengkapan rumah tangga dan perpustakaan serta penataannya,

c. Bertanggung jawab terhadap perlengkapan rumah tangga kantor berupa barang inventaris milik negara (BMN), mencatat dalam DIR, DIL dan DBL, membuat laporan SIMAK-BMN dan Persediaan, Meninventarisir daftar kekayaan Negara Pengadilan Agama

d. Membuat Kartu Inventaris Barang,

e. Mengurus pembelian barang inventaris kantor,

f. Mencata dalam buku induk inventaris barang Mengusulkan penghapusan Barang Milik Negara,g.Melakukan urusan keuangan kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara/uang titipan pihak ketiga,

h. Melakukan tata urusan keuangan, yang berkaitan dengan pelaksanaan dan realisasi anggaran rutin atau pembayaran,

i.   Memberikan pelayanan kepada pegawai berkaitan dengan urusan keuangan,

j. Membuat dan menyelesaikan laporan keuangan serta mengarsipkan dengan baik,

k. Membuat, menghimpun dan meneliti laporan keuangan dan berita acara pemeriksaan KAS/LKKA/SAKPA, baik yang bersifat bulanan maupun triwulan dan dikirim Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Menyusun tunjangan-tunjangan dan gaji pegawai (aplikasi GPP), Menghimpun dan memelihara, mempelajari peraturan-peraturan serta petunjuk pelaksanaannya sesuai dengan bidang administrasi keuangan, Dalam Pelaksanaan tugas tersebut bertanggung jawab dan di bawah pengawasan Sekretaris.

  1. Panitera Pengganti, adalah Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalanya persidangan, Membantu hakim dalam hal : membuat PHS, membuat penetapan sita jaminan, dan membuat penetapan penetapan lain untuk proses perkara, Membuat berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya, Melaporkan kepada petugas meja II untuk dicatat dalam regester perkara tentang penundaan sidang serta alasnya perkara yang sudah diputus beserta amar putusanya kepada kasir untuk diselesaikan tentang biaya biaya dalam proses perkara tesebut, Mempersiapkan bekas-berkas yang akan disidang dan mempersiapkan semua kelengkapan berkas serta kelengkapan diruang sidang, Menandatangani berita acara persidangan bersama-sama dengan Hakim Ketua Majelis, Membantu Hakim dalam hal Membuat instrumen PGL dan PBT, selain itu juga menyusun buku Agenda sidang untuk Panitera Pengganti, Menyerahkan berkas perkara yang sudah diputus dan telah diketik Berita Acaranya kepada Hakim Majelis dan meminta tanda bukti penerimaan, Melaksanakanan tugas-tugas lain dibidang yang diberikan oleh pimpinan, Dalam pelaksanaan tugas tersebut Panitera Pengganti bertanggung jawab kepada Panitera.

  1. Juru sita Pengganti, adalah Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Majelis dan Panitera dibidang kejurusitaan, Melaksanakanan tugas Kejurusitaan, sebagai Juru Sita Pengganti yang melaksanakan tugas kepada pihak berperkara berupa pemanggilan, pemberitahuan, penyitaan dan Eksekusi, Menyampaikan pengumuman pengumuman, tegoran tegoran dan memberitahukan isi putusan tingkat I, Banding, Kasasi menurut cara yang di tentukan Undang-Undang, Melaksankan Pemanggilan terhadap para pihak berperkara, saksi / saksi ahli, pemangilan tegoran, pemanggilan untuk persidangan pengucapan ikrar talak, Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan , antara lain Lurah Desa dan BPN setempat bila terjadi penyitaan terhadap tanah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Mamuju selama tahun 2016 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang.

Untuk mengakselarasi terwujudnya lembaga yang memberikan jaminan kepastian bagi penyelenggaraan peradilan dan pelayanan, sangat dipengaruhi oleh kualitas kinerja aparat peradilan itu sendiri. Dalam konteks itu, maka upaya peningkatan kualitas kinerja dan integritas aparat peradilan mutlak dilakukan secara terus menerus. Semakin tinggi kualitas kinerja dan integritas aparat peradilan, semakin tinggi pula jaminan kepastian bagi penyelenggaraan peradilan dan pelayanan publik terhadap lembaga peradilan.

Kebijakan dan strategi yang dilakukan Pengadilan Agama Mamuju dalam peningkatan kualitas kinerja adalah melalui perbaikan sistem manajemen perkara dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur peradilan yang antara lain outputnya adalah percepatan penyelesaian perkara secara transparan dan akuntabel. Kualitas kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat penyelesaian perkara. Dari sisi inilah, espektasi publik khususnya bagi para pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum.

Hal-hal yang perlu menjadi fokus perhatian untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kualitas kinerja dan integritas aparat Peradilan, antara lain:

  1. 1.Peningkatan kinerja

Peningkatan kinerja adalah sebuah upaya praktis yang akan dilakukan secara terus menerus untuk mendorong aparatur peradilan dalam meningkatkan kinerja, khususnya pada aspek manajemen perkara yang akuntabel dan transparan yang pada gilirannya diharapakan dapat berimplikasi positif bagi para pencari keadilan mengenai jaminan adanya kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Langkah-langkah praktis yang akan dilakukan untuk mencapai peningkatan kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Memberdayakan pelaksanaan sistem reward dan punishment yang jelas terhadap aparatur peradilan;
  2. Penguasaan SOP sesuai bidangnya;
  3. Pengawasan internal dan eksternal yang berkesinambungan dengan yang seharusnya ditindaklanjuti;
  4. Perangkat pendukung berupa sarana dan prasarana yang memadai bagi setiap aparatur peradilan.
  5. 2.Peningkatan kualitas pelayanan publik

Salah satu tolak ukur untuk menilai tinggi dan rendahnya tingkat kepuasan publik khususnya bagi para pencari keadilan terhadap pelayanan Peradilan adalah pelayanan yang berkualitas. Untuk mencapai peningkatan tersebut tidak saja dapat dilihat dari sarana dan prasarana gedung yang memadai tetapi harus didukung pula oleh adanya integritas aparatur yang include juga dengan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusianya. Untuk itu arah kebijakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

  1. Pembinaan mental aparatur peradilan
  2. Penegakan standar pelayanan publik dengan memberikan informasi yang wajar terhadap hak dan kewajiban antara penyelenggara dan penerima layanan peradilan;
  3. Menindaklanjuti setiap pengaduan sesuai mekanisme pengaduan;
  4. Memaksimalkan potensi teknologi yang didukung oleh sumber daya aparatur yang handal dan profesional.

Tuntutan percepatan penyelesaian perkara sebagaimana kehendak tujuan hukum dan asas hukum cepat, sederhana, dan biaya ringan menuntut adanya efisiensi dan efektivitas pekerjaan. Perkembangan teknologi modern umumnya meningkatkan kecepatan dan efisiensi penyelesaian suatu pekerjaan. Dengan menggunakan teknologi tinggi, biaya pekerjaan dapat lebih murah dengan waktu yang lebih cepat. Namun rasio antara ketersediaan sarana teknologi modern tersebut dengan jumlah pengguna masih jauh dari cukup. Untuk itu, peningkatan teknologi yang tepat guna harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas semua pekerjaan yang dilakukan.

Di samping itu pula, terdapat pandangan atau image sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kedudukan Pengadilan Agama sebagai institusi Peradilan yang sejajar dengan institusi Peradilan lainnya. Sehingga masih ada yang menggunakan hak opsi dalam perkara kewarisan, begitu pula jangkauan kewenangan mengadili dalam hal terjadinya sengketa hak milik dan keperdataan lainnya, termasuk kewenangan   Pengadilan   Agama untuk pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

Problem utama yang lain adalah masih lemahnya kesadaran hukum masyarakat kita. Rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat merupakan hambatan serius dalam pencapaian visi dan misi. Oleh karena itu, untuk mengurangi hambatan tersebut diperlukan adanya upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Ada empat unsur yang dapat mendukung peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat yakni :

(1) Pengetahuan tentang hukum,      

( 2) Pengetahuan tentang isi hukum,  

(3) sikap hukum,

(4) pola perilaku hukum.

Pengetahuan mengenai hukum atau ketentuan merupakan awal dari kesadaran dan ketaatan terhadap hukum.

Meskipun hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum agama Islam dan merupakan salah satu bentuk peluang untuk menyelenggarakan tugas pokok, tetapi sebagian masyarakat masih memisahkan antara hukum Islam dengan hukum nasional, antara lain dalam bidang perkawinan.

Dalam beberapa kasus terjadi perkawinan, poligami dan perceraian yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang ditentukan dalam undang-undang.

Dalam hubungan kelembagaan, baik eksekutif maupun yudikatif belum secara nyata memandang sederajat antara Pengadilan Agama dengan Peradilan Umum. Hal tersebut juga memberi pengaruh terhadap pemahaman masyarakat sehingga memberi dampak pada produk Pengadilan Agama. Sebagai deskripsi, terhadap putusan Pengadilan Agama yang dimohonkan eksekusi, khusus eksekusi dalam bentuk sita, eksekusi dalam hal pelelangan objek sengketa tidak ada yang berani mengajukan penawaran sehingga eksekusi menjadi tertunda-tunda.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

VISI MISI DAN TUJUAN PENGADILAN AGAMA

  1. 1.VISI PENGADILAN AGAMA MAMUJU

Kekuasaan kehakiman merupkan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh Mahkamh Agung RI. dan badan peradilan di bawahnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Atas dasar ketentuan tersebut, Pengadilan Agama merupakan lingkungan peradilan dibawa Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Pengadilan Agama Mamuju adalah bagian dari Lingkungan Peradilan Agama sekaligus sebagai kawal depan Mahkamah Agung mempunyai tugas pokok sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dan peraturan lainnya.

Untuk melaksanakan dan menjabaran tugas pokok tersebut diperlukan rencana stratejik berupa visi dan misi Pengadilan Agama Mamuju yang pada pokoknya bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita atau bahkan tujuan hukum (rechtsidea) yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan yang menyangkut kemana Pengadilan Agama Mamuju akan dibawa dan diarahkan dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif dan needed (dibutuhkan) oleh masyarakat – stakeholder / justitibelen.

Visi Pengadilan Agama Mengacu Pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA MAMUJU YANG AGUNG

2. MISI PENGADILAN AGAMA MAMUJU

Misi adalah suatu yang diemban atau dilaksanakan untuk mewujudkan visi Pengadilan Agama Mamuju yang telah ditetapkan.

Berdasarkan visi Pengadilan Agama Mamuju yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa Misi Pengadilan Agama Mamuju untuk mewujudkan Visi tersebut. Misi Pengadilan Agama Mamuju sebagai berikut:

  1. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
  2. Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan;
  3. Meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif;
  4. Meningkatkan pelayanan publik yang prima;
  5. Meningkatkan kualitas administrasi dan managemen peradilan;
  6. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.
  7. Meningkatkan evaluasi dan pelaporan.

Penjelasan Makna Misi :

Misi pertama Mewujudkan Peradilan Yang Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan” mengandung maknna bahwa untuk mewujudkan lembaga peradilan yang bersih, berwibawa dan profesionalisme, maka pelaksanaa proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan merupakan langkah antisipatif terhadap euforia reformasi hukum yang selalu didengungkan masyarakat. Apatisme masyarakat terhadap peradilan yang selalu menganggap bahwa berproses ke pengadilan selalu lama, berbelit-belit, memakan waktu dan biaya yang mahal harus ditepis dengan misi tersebut. Juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai mana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Misi Kedua, ”Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Peradilan”. Yang dimaksud dengan sumber daya Aparatur peradilan meliputi pejabat hakim, kepaniteraan, kejurusitaan dan kesekretariatan.  

Ujung tombak hukum dan keadilan pada lembaga peradilan ada pada tangan hakim oleh karena itu, upaya peningkatan sumber daya hakim adalah urgen. Meskipun demikian, aparat peradilan lainnya, seperti kepaniteraan dan kejurusitaan serta kesekretariatan tetap mendapat perhatian peningkatan sumber daya karena aparat peradilan tersebut merupakan faktor pendukung bagi hakim dalam melaksanakan tugas penegakan hukum dan keadilan. Tingkat profesionalisme aparat sangat ditentukan oleh tingkat pengetahuan dan keterampilan hukum aparat.

Peningkatan sumber daya yang dimaksud dapat dilakukan melalui:

(1) pendidikan formal;

(2) pendidikan dan pelatihan terstruktur;

(3) pengalaman kerja melalui mutasi terencana.

Misi ketiga, ’’ Meningkatkan Pengawasan Yang Terencana dan Efektif.

Pengawasan merupakan tindakan untuk:

(1) menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya;

(3) menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi: kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya perkara yang murah.

Penerapan pengawasan yang terencana merupakan upaya preventif terhadap peluang atau kesempatan pelanggaran, sedangkan pengawasan yang efektif mempunyai sasaran penyelasian masalah secara tepat dan cepat terhadap berbagai temuan penyimpangan dan pengaduan dari masyarakat. Pengawasan yang terencana dan efektif diharapkan dapat mengurangi sorotan dan kritikan terhadap lembaga peradilan.

Misi keempat, “peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima. Tuntutan masyrakat tentang transparansi dari lembaga pemerintah termasuk lembaga peradilan perupakan satu persoalan yang harus dijawab dengan action pemberian pelayanan informasi secara trasparan, akurat dan mudah.

Untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat disediakan meja informasi sebagai sentral perolehan informasi, yang dilengkapi dengan sarana desk info yang dapat menjawab semua kebutuhan informasi yang dibutuhkan masyarakat disamping itu tersedia situs resmi Pengadilan Agama Mamuju yang dapat dibuka setiap saat .

Misi kelima, “Meningkatkan Kualitas Administrasi dan Managemen Peradilan. Administrasi dan managemen yang baik akan mendorong percepatan terwujudnya visi dan misi. Pengetatan dan didisiplin terhadap administrasi dan managemen yang telah ditetapkan merupakan hal urgen, perubahan birokrasi atau reformasi birokrasi dalam tubuh lembaga peradilan merupakan jalan menuju reformasi hukum.

Misi keenamMeningkatkan Sarana dan Prasarana Hukum. Yang mengandung makna bahwa tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan prasarana tersebut mencakup sarana peraturan perundang-undangan, sarana gedung, sarana organisasi yang baik, sarana peralatan yang memadai sarana keuangan yang cukup dan lain-lain.

Misi Ketujuh, “meningkatkan evaluasi dan pelaporan “ mengandung makna bahwa kinerja yang telah dilakukan hendaknya dievaluasi agar dapat dilihat tingkat keberhasilan ataupun tingkat kegagalan dari apa yang direncanakan sebelumnya sehingga dengan demikian hasil evaluasi dapat dijadikan bahan penyempurnaan perencanaan dan kinerja untuk masa yang akan datang. Disamping itu sebagai pertanggung jawaban dari hasil kinerja diadakan pelaporan yang juga sekaligus menjadi bahan evaluasi tingkat pinpinan, terhadap capaian kinerja.

  3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

  1. a.TUJUAN

Tujuan umum yang ingin dicapai oleh Pengadilan Agama Mamuju, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai lembaga Peradilan lainnya secara keseluruhan.

Tujuan-tujuan yang telah ditetapkan :

  1. Terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
  2. Meningkatnya sumber daya aparatur peradilan;
  3. Meningkatnya pengawasan yang terencana dan efektif;
  4. Meningkatnyakwalitas pelayanan publik ;
  5. Meningkatnya kualitas administrasi dan managemen peradilan;
  6. Meningkatnya sarana dan prasarana hukum.
  7. Terlaksananya evaluasi dan pelaporan.
  8. b.SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Mamuju merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Penetapan sasaran stratejik ini diperlukan untuk memberikan fokus dan penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun.

Tujuan 1 : Terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan ditetapkan 4 sasaran yaitu :

Sasaran Strategis

1.1. Terdaftarnya perkara gugatan/permohonan yang diajukan oleh penggugat/ pemohon secara tertib, cepat dan dapat dilakukan E-Courd

1.2. Terwujudnya persidangan yang sederhana.

1.3. Terbitnya putusan/penetapan yang cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan (executable)

1.4.   Terlaksananya eksekusi yang memberikan pengayoman bagi masyarakat.

Tujuan 2 : Meningkatnya sumber daya aparatur peradilan ditetapkan 2 sasaran yaitu :

Sasaran Strategis

2.1. Tersedianya aparatur peradilan agama yang profesional

2.2. Terlaksananya penempatan sumber daya aparatur sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.

Tujuan 3 : Meningkatnya pengawasan yang terencana dan efektif ditetapkan 2 sasaran pokok yaitu :

Sasaran Strategis

3.1. Terselenggaranya pengawasan secara efektif dan efesien.

3.2. Terlaksananya evaluasi hasil pengawasan.

Tujuan 4 : Meningkatnya kwalitas pelayanan publik ditetapkan 4 sasaran strategis yaitu :

Sasaran Strategis

4.1. Penyediaan meja informasi sebagai sentral pemberian layanan informasi

4.2. Penyediaan situs website dan E-Courd sebagai sarana

       penyampaian informasi

4.3. Penyediaan layar desk info di ruang tunggu

4.4. Penyediaan informasi tentang prosedur berperkara serta informasi penting tentang peradilan agama.

Tujuan 5 : Peningkatan kwalitas administrasi dan managemen peradilan ditetapkan 5 sasaran strategis yaitu :

Sasaran Strategis

5.1. Meningkatkan kwalitas SDM aparat peradilan melalui pendidikan formal dan pelatihan

5.2.   Meningkatkan kesejahteraan aparat peradilan dengan pembayaran gaji / tunjangan dan kenaikan pangkat yang tepat waktu.

5.3. Peningkatan tertib persuratan dan inventarisasi barang milik negara

5.4. Peningkatan pemeliharaan peralatan kantor.

5.5. peningkatan penyerapan dana DIPA yang berorientasi pada autcome.

Tujuan 6 : Meningkatnya sarana dan prasarana hukum ditetapkan 4 sasaran strategis yaitu :

Sasaran Strategis

6.1. Terhimpunnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tupoksi secara teratur.

6.2. Tersedianya file khusus dalam website tentang peraturan perundang-undangan

6.3. Tersedianya sarana kerja yang cukup dalam pelaksanaan tugas.

6.4. Terlaksananya e-doe dan e-courd perkara melalui alat scanner

Tujuan 7 : Terlaksananya pelaporan ditetapkan 1 sasaran strategis yaitu :

Sasaran Strategis

7.1. Terlaksananya pembuatan laporan kegiatan tepat waktu

7.2. Terhimpungnya data laporan sedini mungkin

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka dirumuskan strategis dan langkah-langkah serta upaya dengan mempertimbangkan nilai-nilai sebagai berikut :

  1. Menjunjung tinggi etika dan kejujuran
  2. Mengutamakan keterbukaan/transparan
  3. Menghargai rasa kebersamaan dan rasa persaudaraan
  4. Komitmen atas obyektifitas, integritas dan independensi
  5. Menghargai prestasi, kreasi dan inovasi.

Dengan mempertimbangkan nilai-nilai tersebut ditetapkan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program, dan kegiatan-kegiatan.

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

            Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolok ukur keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama Pengadilan Agama Mamuju dapat digambarkan sebagai berikut :

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENJELASAN

Peningkatan penyelesaian perkara

Penyelesaian perkara

  1. Prosentase perkara yang diselesaikan

  1. Prosentase sisa perkara yang belum diputus
  2. Perbandingan antara perkara yang ditangani dengan perkara yang diputus
  3. Perbandingan antara perkara yang diputus dengan perkara yang belum diputus

Peningkatan pengarsipan perkara.

Minutasi perkara

Prosentasi perkara putus yang diminutasi

Perbandingan antara perkara yang diputus dengan perkara yang diminutasi

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan

Aksesibilitas masyarakat terhadap putusan perkara

  1. Prosentase jumlah perkara yang putus dan dipublikasikan

  1. Prosentase jumlah salinan putusan yang diterima pihak
  2. Perbandingan antara jumlah putusan dengan putusan yang dapat dilihat di Web PA. Mamuju dan directory putusan
  3. Prosentase jumlah perkara yang diputus dengan salinan putusan yang diterima pihak dalam waktu yang tepat

Peningkatan tertib administrasi perkara

Tertib administrasi perkara

  1. Prosentase register perkara

  1. Prosentase kelengkapan berkas perkara
  2. Perbandingan jumlah perkara yang ditangani dengan jumlah perkara yang ditulis dalam register perkara

  1. Perbandingan antara perkara yang ditangani dengan dengan perkara yang telah dilengkapi dengan administrasi seperti PMH. PHS Penunjukan PP dll.

Peningkatan pelaporan perkara

Ketepatan pelaporan   perkara

  1. Prosentase jumlah laporan perkara yang tepat waktu

  1. Prosentase pelaporan perkara yang benar
  2. Perbandingan antara jumlah pelaporan perkara dengan ketepatan waktu pelaporan
  3. Perbandingan antara jumlah pelaporan perkara secara manual dengan pelaporan perkara siadpa web Site

Peningkatan kualitas Sumber Daya manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas

  1. Prosentase pegawai yang bekerja dengan mengikuti SOP.

  1. Prosentase pegawai yang mengikuti pelatihan
    1. Perbandingan beban kerja yang   di tanggung Pegawai dengan hasil yang dapat diselesaikan tepat waktu oleh Pegawai.
    2. Perbandingan jumlah pegawai yang dipanggil pelatihan dengan jumlah keseluruhan pegawai.

Peningkatan kualitas pengawasan

Pelaksanaan pengawasan

  1. Prosentase pelaksanaan pengawasan

  1. Prosentase hasil pengawasan
  2. Perbandingan antara jadwal pengawasan dengan realisasi pelaksanaan pengawasan.
  3. Perbandingan antara hasil temuan dengan tindak lanjut dari hasil temuan.

Peningkatan pelayanan pegawai

Pemenuhan hak pegawai

Prosentase ketepatan waktu kenaikan pangkat dan KGB

Perbandingan antara jumlah pegawai yang berhak naik pangkat dan KGB dengan realisasi Kenaikan pangkat dan KGB yang tepat waktu.

Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan

Pengelolaan keuangan yang tepat.

Prosentase pelaksanaan serapan anggaran

Perbandingan antara jadwal serapan anggaran dengan realisasi waktu penyerapan dana.

Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana

Prosentase pengadaan sarana dan prasarana

Perbandingan jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang direncanakan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang direalisasikan.

  1. 2.PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

No

PROGRAM

KEGIATAN

WAKTU PELAKSANAAN

ANGGARAN RP.

KETERANGAN

1.

Konsultasi ke KPPN/Kanwil/ KPKNL

-Konsultasi

1 thn

1.200.000,-

disesuaikan

2.

Pengelolaan gaji, honorarium, tunjangan dan uang makan

Melakukan pembayaran gaji, honorarium, dan tunjangan

13 bulan

(Januari s.d Desember)

Termasuk pembayaran kenaikan

gaji ke-13-14

2.029.191.000

Setiap bulan

3.

A. Kebutuhan sehari-hari Perkantoran

-Pramubhakti           4 orang

-Satpam                   2 orang

- Pengemudi           2 oran

- Langganan Surat kabar

- Air minum/galon

- Biaya foto copi/jilid

- Retribusi sampah

- Langganan TV Kabel

Keperluan sehari-hari Perkantoran lainnya :

Keperluan sehari-hari Perkantoran :

Keperluan Operasional

Keperluan Persediaan Barang

12 bulan

12 bulan

12 bulan

1 tahun

1 tahun

225.620.000

3.000.000,-

3.000.000,-

1.500.000,-

600.000,-

1.200.000,-

4.083.000,-

8.000.000,-

40.080.000,-

Setiap bulan

1.980.000/Org

2.180.000/Org

Disesuaikan kebutuhan pegawai

disesuaian kebutuhan

4.

B. Langganan Daya dan Jasa

Melakukan pembayaran :

-LanggananInternet

-Langganan Web Hosting

- Biaya Pengiriman Surat   Dinas

- Biaya Listrik

- BiayaTelepon

- Pembayaran Air (PDAM)

1 Tahun

1   Tahun

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

156.000.000,-

2.000.000,-

   6.108.000,-

85.248.000,-

18.000.000,-

3.240.000,-

disesuaikan

5.

C. Pemeliharaan Kantor

Melakukan Pemeliharaan Gedung Kantor

Berupa :

- Pemeliharaan Gedung Kantor

- Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor

- Pemeliharaan Pagar Gedung Kantor

Pebruari

710 M

200 M

150 M

63.650.000,-

60.150.000

2.000.000

1.500.000

disesuaikan

6.

Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

-Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 4(2 Unit) : perpanjangan pajak, penggantian BBM, perawatan dan biaya servis.

-Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 2 (7 Unit) :

Menunjuk salah satu bengkel, melalui Kasubagumum danKeuangan mendesposisiperbaikan kendaraankebengkel yang ditunjuk/disepakati.

-Perpanjangan STNK,Ganti Plat, Penggantian Ban Luar/Dalam,Oli, dll.

- Pemeliharaan PC (10 Unit)

- Pemeliharaan Laptop (7 unit)

-Pemeliharaan Printer (3 unit)

-Pemeliharaan AC(16 unit)                    

-Pemeliharaan Inventaris Kantor

12 bulan

10 Unit

7 Unit

3 Printer

16 Unit

25 OK

53.808.000,-

20.384.000,-

4.000.000

2.800.000

1.650.000

6.050.000

2.000.0000

- Disesuaikan

Dikondisikan

7.

D. Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor

Pengadaan pakaian kerja

-Melaksanakan pembayaran honor pengelola keuangan :

-Kuasa Pengguna Anggaran  

-Pembuat Komitmen            

-Penandatanganan SPM      

-Bendahara Pengeluaran  

- Staf Pengelola Keuangan

- Pakaian Dinas Pegawai Non Hakim

- Pakaian Kerja SAPPAM

- Pakaian Kerja Pengemudi/Pramubakti

12 Bulan

12 OB

1 Org

1 Org

1 Org

1 Org

3 Org

17 Stel

2 Stel

6 Stel

57.415.000

43.440.000,-

700.000,-

600.000,-

600.000,-

670.000,-

350.000,-

9.775.000,-

1.200.000,-

3.000.000,-

setiap bulan

8.

E. Rapat Koordinasi Internal

Biaya Komsumsi Rapat

- Melaksanakan pertemuan (rapat)

   pelayanan tamu dan delegasi

22 Org/17 Keg

9.350.000.-

9.

F. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah

-Cetak Spanduk

1 Keg

500.000,-

Disesuaikan

10

G. Konsultasi Ketingkat Banding

-Melaksanakan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas

12 bulan

60.000.000,

11.

H. Konsultasi ke KPPN/Kanwil/ KPKNL

-Konsultasi

1 thn

1.200.000,-

12

13.

Pengadaan perangkat pengelolah data dan komunikasi

-   Pengadaan Laptop untuk Hakim

Pebruari/Maret

13.000.000,-

14.

Bantuan PembebasanBiaya Perkara {prodeo}

Pembebasan biaya perkara (15 PKR) :

Bagi orang-orang yang tidak mampu dengan melampirkan kartu raskin, keterangan tidak mampu,

1 tahun

8.400.000,-

Disesuaian perkara masuk bagi orang-orang yang tidak mampu dengan melampirkan kartu raskin, keterangan tidak mampu,

15.

Biaya Penyelesaian Perkara   diluar Gedung Peradilan (Sidang Keliling)

Biaya Perjalanan dalam rangka Pelaksanaan Sidang di luar gedung Pengadilan :

-Melaksanakan Pembayaran Sewa Ruangan

-Melaksanakan Pembayaran Biaya Perjalanan Sidang Keliling

Pebruari s/d Desember

30.000.000,-

1. Tarailu

2. Pulau Ambo

3. Karossa

4. Tobadak

5. Tapalang Barat

6. Papalang

16.

Jasa Konsultasi Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

-Melaksanakan Pembayaran Jasa Posbakum (500 JL)

1 jam layanan 1 perkara

1 tahun

Dilaksanakan sampai dengan akhir tahun

50.000.000,-

19

Program Usulan Tahun Anggaran 2019

Pengusulan Belanja Modal Tahun 2020 untuk Pengadaan :

20.

Catatan :

.

MMamuju, 4 Januari 2019

Mengetahui :

Pengadilan Agama Mamuju                                                               Sekretaris

DR. H.Muh. Arasy Latif, Lc.,M.A                                                       Hj. B u s r a h, S.HI

NIP. 19740314.200312.1.002                        

Kekuasaan kehakiman merupkan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh Mahkamh Agung RI. dan badan peradilan di bawahnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Atas dasar ketentuan tersebut, Pengadilan Agama merupakan lingkungan peradilan dibawa Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Pengadilan Agama Mamuju adalah bagian dari Lingkungan Peradilan Agama sekaligus sebagai kawal depan Mahkamah Agung mempunyai tugas pokok sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dan peraturan lainnya.

Adapun rincian dari Perjanjian Kinerja tahun 2019 tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

N0

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

  1. 1

1.

Meningkatnya

penyelesaian perkara

  1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

100 %

  1. Persentase perkara yang diselesaikan

90,29 %

  1. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

96 %

  1. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

3 %

  1. Persentase perkara yang diminutasi tepat waktu.

87 %

  1. 1

1.

Meningkatnya

penyelesaian perkara

  1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

100 %

  1. Persentase perkara yang diselesaikan

90,24 %

  1. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

96 %

  1. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

3 %

  1. Persentase perkara yang diminutasi tepat waktu.

87 %

  1. Persentase perkara yang dimediasi

100 %

  1. Persentase mediasi yang berhasil

0 %

  1. Persentase mediasi yang tidak berhasil

86 %

  1. Persentase perkara cerai gugat yang diselesaikan

83 %

  1. Persentase perkara cerai talak yang diselesaikan

80 %

  1. Persentase penyampaian putusan kepada para pihak maksimal 14 hari   setelah dibacakan putusan

100 %

  1. Persentase penerbitan akta cerai tepat waktu

100 %

  1. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

100 %

2

Hakim

Peningkatan

aksesbilitas putusan

  1. Persentase perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

98 %

  1. Persentase perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

99 %

  1. Persentase perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali

100 %

  1. Persentase pengaduan masyarakat terkait dengan putusan Hakim

0 %

Peningkatan

aksesibilitas

masyarakat terhadap

peradilan ( acces to

justice )

1. Persentase penerimaan dan penyelesaian perkara prodeo

100 %

2.  Persentase pelaksanaan sidang keliling bagi masyarakat bertempat tinggal terpencil

100 %

3.  Persentase Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) bagi masyarakat yang kurang mampu.

100 %

4.  Persentase putusan yang telah diupload dalam website internal Satker.

80 %

5.  Persentase putusan yang telah diupload dalam direktori putusan Mahkamah Agung RI

85 %

6.  Persentase jadwal sidang yang ditampilkan melalui layar LCD Satker

100 %

Peningkatan efektifitas

dan efesiensi

pengelolaan

administrasi

kepaniteraan dan

implementasi SIADPA

  1. Persentase berkas perkara yang diajukan dan disampaikan secara lengkap

97 %

  1. Persentase pencatatan perkara dalam buku register

100 %

  1. Persentase pencatatan biaya perkara dalam buku jurnal keuangan perkara

100 %

  1. Persentase pengiriman informasi perkara via SMS Gateway tepat waktu

100 %

  1. Persentase pengiriman laporan perkara tepat waktu

100 %

  1. Persentase implementasi SIADPA

100 %

Meningkatnya kualitas

pengawasan internal

  1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

100 %

  1. Persentase temuan Hakim pengawas bidang yang ditindaklanjuti.

95 %

  1. Persentase tenaga teknis yang dijatuhi hukuman disiplin

0 %

  1. Persentase tenaga non teknis yang dijatuhi hukuman disiplin

0 %

Laporan Kinerja Pengadilan Agama Mamuju merupakan refleksi dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan tahun anggaran 2019 oleh segenap jajaran Hakim/Pegawai Pengadilan Agama Mamuju untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan secara keseluruhan. Capaian kinerja yang diperoleh merupakan capaian kinerja yang optimal yang dapat dilaksanakan dan selalu akan ditingkatkan kinerjanya pada masa mendatang.

Beberapa sasaran strategis yang belum berhasil dicapai secara optimal menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Mamuju belum sepenuhnya berhasil. Hal ini tetap akan menjadi catatan bagi seluruh komponen aparatur Pengadilan Agama Mamuju dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kenerja di masa mendatang sehingga kinerja yang dihasilkan dapat lebih memberi manfaat kepada masyarakat para pencari keadilan maupun berbagai pihak yang berkepentingan dengan lembaga peradilan.

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Mamuju

Jl. K.S. Tubun No.68 Mamuju

Sulawesi Barat

Telp: (0426) 21069 - 21640

Email :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

maps1 Lokasi Kantor

Maps2

Tautan Aplikasi

Pengadilan Agama@2020