PA mamuju removebg preview

Written by Super User on . Hits: 877

KEBIJAKAN DAN PERATURAN PENGADILAN

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang membawa perubahan mendasar mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, maka dilakukan perubahan secara komprehensif mengenai Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman diamandemen menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 dan diganti kembali menjadi Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Melalui perubahan dan penggantian Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tersebut telah diletakkan kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan termasuk peradilan agama baik yang menyangkut teknis Yustisial maupun urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI.

Adapun dasar hukum kebijaksanaan umum peradilan adalah :

  1. UU RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
  3. UU RI No. 3 Tahun 2009Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang RI No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung;
  4. UU RI .No.3 Tahun 2006 diubang dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama;
  5. Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;
  6. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Indonesia;
  7. Keputusan Ketua MARI No. KMA/001/SK/I/1991 Tentang Pola Bindalmin;
  8. Keputusan Ketua MARI No. KMA/001/SK/II/1992 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
  9. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1984;
  10. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 13 tahun 1985;
  11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 271KMA/SK//X/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung;
  12. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

            Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung RI bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tautan Aplikasi

Copyright TIM IT Pengadilan Agama Mamuju Kelas IB @2020